Free Web space and hosting from 20megsfree.com
Search the Web

 
 

    Sejarah Singkat
 
Provinsi Gorontalo lahir pada hari Selasa, 5 Desember 2000 atau 8 Ramadan 1421 Hijriah. Gorontalo menjadi provinsi ke-32 setelah Rapat Paripurna Tingkat IV tentang Pengambilan Keputusan Atas RUU Pembentukan Provinsi Gorontalo disetujui oleh 10 Fraksi di DPR menjadi undang-undang.

Pembentukan Provinsi Gorontalo didasarkan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, yang disahkan (ditandatangani) oleh Presiden Abdurrahman Wahid tanggal 22 Desember 2000 (25 Ramadan 1421 Hijriah).

Mendagri dan Otonomi Daerah, Surjadi Soedirdja, pada Jumat, 16 Februari 2001 (22 Zulhijah 1421 Hijriah) meresmikan Gorontalo menjadi provinsi ke-32 di Indonesia bertempat di Lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo. Bersamaan dengan itu dilantik Drs. Tursandi Alwi sebagai Penjabat Gubernur Gorontalo. Peresmian ditandai dengan pelepasan burung merpati 32 ekor sebagai tanda provinsi ke-32, ratusan balon, pemberian dana alokasi umum (DAU) Rp 45 miliar, serta sumbangan untuk korban banjir. Banjir di Gorontalo tidak mengganggu peresmian Provinsi Gorontalo. Dalam sambutannya Mendagri mengatakan bahwa pembentukan Provinsi Gorontalo menurut UU Nomor 38 Tahun 2000 merupakan realisasi dari keinginan masyarakat dan rakyat Gorontalo.

Suasana Peresmian Provinsi Gorontalo
di Lapangan Taruna Remaja Gorontalo, 
Jumat, 16 Februari 2001
 Pelantikan Gubernur 
& Wakil Gubernur Gorontalo,
Senin, 10 Desember 2002 (JulianurCom)
Pembentukan provinsi ini bertujuan untuk menyejahterakan rakyat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan memperpendek rentang kendali yang selama ini terlalu jauh. Menurut Mendagri, pembentukan Provinsi Gorontalo ini tidak ada hambatan sejak awal karena ini merupakan aspirasi dari masyarakat bawah.

Ia optimis bahwa Gorontalo bisa maju dan eksis di Indonesia Timur. Daerah ini memiliki potensi dan sumber daya manusia yang berkualitas. Dikatakan, Gorontalo bisa mencapai kemajuan dan perkembangan, dan hal tersebut sangat bergantung kepada kemauan dan partisipasi masyarakatnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan bahwa pemekaran,  penggabungan, dan penghapusan wilayah. Jadi, bisa saja daerah ini dimekarkan kalau ada aspirasi.

Sebelumnya Gubernur Sulut, Drs. Adolf Sondakh, dalam sambutannya mengatakan bahwa rakyat di Provinsi Gorontalo harus tetap menjaga persatuan. Meskipun sudah berpisah dengan Sulawesi Utara (sebagai provinduk induk), kita tetap bersaudara. Pemerintah Sulawesi Utara akan tetap membantu daerah ini, katanya.

Tujuan utama pembentukan Provinsi Gorontalo adalah untuk memajukan daerah, membangun kesejahteraan rakyat, memudahkan pelayanan, dan memobilisasi pembangunan bagi terciptanya kesejahteraan serta kemakmuran rakyat.

Perkembangan Wilayah Gorontalo

Kira-kira 400 tahun lalu (abad ke-16) Gorontalo yang terletak di Teluk Tomini dikenal sebagai pusat pendidikan dan perdagangan dari wilayah di sekitarnya, seperti Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara), Buol Tolitoli, Donggala, dan Luwuk Banggai (Sulawesi Tengah), bahkan hingga ke Sulawesi Tenggara.

Karena letaknya yang strategis, Belanda menjadikan Gorontalo sebagai pusat pemerintahan yang disebut Kepala Daerah Afdeling Sulawesi Utara Gorontalo. Lingkup pemerintahannya mencakup seluruh Gorontalo, Buol Tolitoli, Donggala, dan Bolaang Mongondow.

Sebelum masa penjajahan Belanda, daerah Gorontalo berbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur menurut hukum adat ketatanegaraan Gorontalo. Seluruh kerajaan tersebut tergabung dalam satu ikatan kekeluargaan yang disebut "Pohalaa". Pada waktu itu wilayah Gorontalo terdapat lima pohalaa, yakni Pohalaa Gorontalo, Pohalaa Limboto, Pohalaa Suwawa, Pohalaa Boalemo, dan Pohalaa Atinggola. Gorontalo memilki hukum adatnya yang sangat kuat dan menyatu dengan syariat Islam, yang dinamakan "Adat Bersendikan Syarak dan Syarak Bersendikan Kitabullah (Al-Quran)", sehingga Gorontalo menjadi salah satu daerah hukum adat di Indonesia, yakni daerah hukum adat ke-19.

Dari kelima pohalaa tersebut, yang paling menonjol adalah Pohalaa Gorontalo. Itulah sebabnya pada tahun 1942 daerah "Limo lo Pohalaa" tersebut berada dalam wilayah kekuasaan seorang Asisten Residen, di samping pemerintahan tradisional.

Pada tahun 1889, pemerintahan beralih menjadi pemerintahan langsung Belanda yang dikenal dengan nama "Rechtatreeks Bestuur". Pada tahun 1911 terjadi perubahan struktur pemerintahan, di mana daerah Gorontalo dibagi atas tiga Onder Afdeling, yakni: Afdeling Kwandang, Afdeling Gorontalo, dan Afdeling Boalemo. Selanjutnya tahun 1920 wilayah Gorontalo dibagi menjadi lima distrik, yakni Distrik Kwandang, Limboto, Bone, Gorontalo, dan Boalemo. Tahun 1922 wilayah Gorontalo dibagi menjadi tiga afdeling, yakni: Afdeling Gorontalo, Boalemo, dan Buol. Sistem pemerintahan ini berlangsung hingga meletusnya Perang Dunia II (1939-1942).

Sebelum RI memproklamasikan kemerdekaannya 17 Agustus 1945, rakyat Gorontalo dipelopori Pejuang Nasional Mahaputra Nani Wartabone, berhasil merebut kekuasaan dan memproklamasikan Kemerdekaan RI dari Bumi Kerawang Gorontalo pada tanggal 23 Januari 1942 yang sekaligus membentuk pemerintahan sendiri. Sang Merah Putih berkibar dan lagu Indonesia Raya pun bergema dari Bumi Kerawang Gorontalo. Rakyat Gorontalo mampu mencatatkan dirinya sebagai patriot sejati yang mampu menggetarkan bumi persada, mengusir Belanda dari Bumi Gorontalo. Pemerintahan ini berlangsung selama dua tahun hingga tahun 1944.

Pada masa pergolakan Permesta di Sulawesi Utara dan tengah tahun 1957 masyarakat Gorontalo di bawah pimpinan Nani Wartabone menyatakan kesetiaannya terhadap Negara Kesatuan RI dan menolak bergabungdengan Permesta. Nani Wartabone tampil dengan semboyan "Sekali ke Yogya Tetap ke Yogya", artinya "Sekali Indonesia, Tetap Indonesia".

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 Gorontalo menjadi bagian wilayah Provinsi Sulawesi yang berpusat di Makassar. Kemudian pada akhir 1949 seiring dengan pengakuan kedualatan RI oleh Belanda di mana Negara RI diubah menjadi negara serikat atau federasi dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) Gorontalo menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur (NIT) yang juga berpusat di Makassar. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan kembali ke bentuk NKRI.

Tahun 1953 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1953 Sulawesi Utara dijadikan sebagai daerah otonom. Daerah Bolaang Mongondow dipisahkan menjadi daerah otonom tingkat II pada tahun 1954, sehingga Sulawesi Utara hanya meliputi bekas kawasan Gorontalo dan Buol yang berpusat di Gorontalo.

Dari tahun 1964 sampai dengan tahun 2000 wilayah Gorontalo yang terdiri atas Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Boalemo menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Setelah DPR menyetujui RUU tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo menjadi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo dalam Rapat Paripurna Tingkat IV tentang Pengambilan Keputusan Atas RUU Pembentukan Provinsi Gorontalo, 5 Desember 2000,  maka resmilah wilayah Gorontalo lepas dari Provinsi Sulawesi Utara.

Peresmian Provinsi Gorontalo berlangsung di Lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo pada hari Jumat, 16 Februari 2001 oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Surjadi Soedirdja, yang sekaligus melantik Drs. Tursandi Alwi sebagai Penjabat Gubernur Gorontalo.

Menjelang ulang tahun yang kedua, tepatnya tanggal 27 Januari 2003, Provinsi Gorontalo ketambahan dua kabupaten baru, yakni Kabupaten Bonebolango (mekaran dari Kabupaten Gorontalo) dan Kabupaten Pohuwato (mekaran dari Kabupaten Boalemo).

Wilayah Administratif & Penduduk

Letak
Provinsi Gorontalo terletak pada posisi sebagai sebagai berikut: di antara 00o 24'04"-- 01o 02'30" Lintang Utara (LU) dan 120o 08'04"--123o 32'09" Bujur Timur (BT), dengan batas-batas:

Luas Wilayah

Sesuai dengan data terakhir Februari  2004, wilayah Provinsi Gorontalo terdiri atas 4 kabupaten dan 1 kota, 32 kecamatan, 294 desa, dan 79 kelurahan, dengan luas 12.215,45 km2, berpenduduk 899.653(BPS Provinsi Gorontalo 2004), dengan tingkat kepadatan penduduknya 73,62  jiwa/km2 dengan rincian sebagai berikut.

WILAYAH, LUAS, DAN JUMLAH PENDUDUK
PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2004

No.
Nama Wilayah
(Ibu Kota)
Luas
(km2)
% x Luas
Provinsi 
Jumlah
Kecamatan
2004
Jumlah
Desa
(2000)
Jumlah
Kelurahan
(2000)
Jumlah
Penduduk
2004
Kepadatan
(jiwa/km2)
2004
1
Kabupaten Boalemo
(Tilamuta)
2.517,36 
 20,61 %
7
61
-
108.312
43,03
2
Kabupaten Bonebolango
(Suwawa)
1.984,40
16,25 %
10
59
4
122,722
61,84
3
Kabupaten
Gorontalo
(Limboto)
3.408,98
 27,91 %
17
 186
11
415.672
121,93
 4
Kabupaten Pohuwato
(Marisa)
4.244,31
 34,75%
7
69
3
105.593
24,88
5
Kota Gorontalo
64,79 
0,53 %
5
-
46
147.354
2274,33
.
Provinsi Gorontalo
(Gorontalo)
12.215,44 
100 %
46
375
64
899.653
73.62

Sumber:  JulianurCom, 2004.

Peta Wilayah Provinsi Gorontalo 2004

Pemerintahan

Bersamaan dengan peresmian Provinsi Gorontalo tanggal 16 Februari 2001, Mendagri dan Otda, Surjadi Soedirdja, atas nama Presiden melantik dan mengambil sumpah Drs. Tursandi Alwi  sebagai Penjabat Gubernur Gorontalo, yang bertugas untuk menyiapkan perangkat pemerintahan Provinsi Gorontalo sampai dengan saat dipilihnya gubernur definitif untuk Provinsi Gorontalo.
 


Ir. Fadel Muhammad
Gubernur Gorontalo 
Periode 2001-2006

Ir. Gusnar Ismail,M.M.
Wagub Gorontalo
Periode 2001-2006
Pada tanggal 12 September 2001 (23 Rajab 1422 H) pasangan Ir. Fadel Muhammad / Ir. Gusnar Ismail, M.M., terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo dalam Sidang Paripurna DPRD. Pasangan Fraksi Partai Golkar ini memperoleh 26 suara, mengungguli  pasangan Suharso Monoarfa / Gusnar Ismail dari Fraksi Persatuan Pembangunan (7 suara), Bob Hippy /Ratnaningsih Luneto dari Fraksi Perserikatan Demokrasi (4 suara), dan Laksamana Madya (Purn) Abdul Rahim Katili/Gusnar Ismail dari Fraksi TNI/Polri (5 suara).

Menurut Sekretaris Panitia Pemilihan, Sujadi, sebanyak 45 anggota DPRD Gorontalo ikut memilih, tetapi tiga suara batal. Ia menjelaskan bahwa Selasa (11/9/2001) tengah malam, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Hari Sabarno, mengirimkan faksmile tentang pergantian antarwaktu empat anggota Dewan yang tidak mau pindah dari DPRD Sulawesi Utara.

Pada Senin, 10 Desember 2001 atau  24  Ramadan 1422 Hijriah, Ir. Fadel Muhamad dan Ir.  Gusnar Ismail, M.M. dilantik oleh Mendagri dan Otonomi Daerah, Hari Sabarno, sebagai Gubernur Gorontalo (2001-2006) pertama yang definitif, menggantikan Penjabat Gubernur Gorontalo, Drs. Tursandi Alwi, yang  telah bertugas selama 10 bulan (16 Februari 2001 – 10 Desember 2001).

Pelantikan tersebut sebagai tindak lanjut  dari Keppres Nomor 318/M/2001 tentang Pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur Gorontalo Periode 2001–2006.

 
No
Jabatan
Nama Pejabat
1
Gubernur Ir. Fadel Muhammad
2
Wakil Gubernur Ir. Gusnar Ismail, M.M.
3
Sekretaris Daerah Drs. Mansur J. Detuage, M.M.
4
Asisten I  Pemerintahan Drs. Idris Rahim, M.M.
5
Asisten II: Pembangunan Ir. Bonnie Ointoe
6
Asisten III: Administrasi & Keuangan Drs. Hamdan Datunsolang
-
Kepala Biro (Karo) -
1
Biro Ekonomi Djaridin Nento
2
Biro Hukum & Organisas Indra Jasin
3
Biro Humas & Protokol Nadjamudin Mohune
4
Biro Pembangunan Ir. Machmud Baculu
5
Biro Pemerintahan Drs. Syukri Botutihe, M.Si.
6
Biro Sosial Drs. Idrus Biki
7
Biro Umum & Perlengkapan Sofyan Maku
No..
Kepala Badan -
1
Badan Kepegawaian & Diklat (BKD) Drs. Abdullah Paneo
2
Badan Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat Drs. Adrian Lahay
3
Badan Keuangan Anda Fauzi Miradza, S.E.
4
Badan Litbang & Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Dr. Ir. Hj. Winarni Monoarfa, M.S.
5
Badan Pengawasan & Sertifikasi Benih Tanaman Ir. Silvana Bouta
6
Badan Pengawas Daerah Drs. Suvanir Ramaya, M.Si.
7
Badan Perencanaan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah Ir. Nurdin Mokoginta, M.M.
8
Badan Perwakilan Provinsi Gorontalo di Jakarta Drs. Alvons Usman
9
Badan Pertanahan Nasional Ir. Jongga Rangga Longgan Batu, M.Sc.
-
Kepala Dinas -
1
Dinas Kelautan dan Perikanan Dr. Ir. Nasrun Patadjai
2
Dinas Kesehatan dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc.
3
Dinas Kesejahteraan Sosial Dra. Hana Rauf
4
Dinas Pajak & Pendapatan Daerah Anda Fauza Miradza
5
Dinas Pendidikan Nasional Dr. Ir. Soedirman Habibie, M.Sc.
6
Dinas Perhubungan, Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Idi Rasjidi
7
Dinas Perindag dan Penanaman Modal Ir. Ramly Usman, M.B.A.
8
Dinas Pertambangan dan Energi Oemar Hatibie
9
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dr. Ir. Djamaluddin, M.S.
10
Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan Drh. Susanto Amintorogo, M.Phil.
11
Dinas PU & Kimpraswil Ir. Henry Djuuna
12
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi Arjon Paris
-
Kepala Kantor / Jabatan Lain -
1
Kanwil Departemen Agama Drs. H. Moh. Salim Aldjufri
2
Kanwil Dephak & HAM Djuanda Husin, S.H.
3
Kantor  Imigrasi Klas II Edi Riyanto
4
Kanwil Anggaran Drs. Seto Utarko, M.Si.
5
Kanwil Biro Pusat Statistik Ridjal Ismail
6
Staf Khusus Gubernur Alvon Usman
7
Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Kombes Suhana Heriawan
8
Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo Suharjono
9
Sekwan Provinsi Gorontalo Sujadi, S.H.
Sumber: JulianurCom 2004

DPRD

Berdasarkan jumlah penduduk dan wilayahnya, Provinsi Gorontalo mendapat jatah 35 anggota DPRD periode 2004-2009. Mereka merupakan hasil Pemilihan Umum 5 April 2004, dengan hasil (1) Golkar - 19 kursi; (2)  PPP- 5 kursi; (3) PDIP - 3 kursi; (4) PBB - 3 kursi; (5) PAN - 2 kursi; (6) PBR - 1 kursi; (7) PKB - 1 kursi; dan (8) PKS - 1 kursi.
 

Nama Anggota
Nama Anggota
I. Golkar - 19 kursi
  1. Abdullah Biya
  2. Tamsil A. Poha
  3. H. Dahlan Muda
  4. Nasir Giasi, S.Pd.
  5. H. Amir Piola Isa
  6. Drs. H. Sun Biki
  7. Rustam Hs. Akili, S.E., M.H.
  8. Tien Badu, Sm.H.
  9. H. Abdullah Talani, B.A.
  10. Rahmiyati Yahya
  11. Drs. paris R.A. Jusuf, B.A., M.Si.
  12. Ishak Liputo
  13. Sri Susanti Rahman
  14. Ir. Budiyanto Napu
  15. Marthen A. Taha, S.E.
  16. Drs. H. Habu Wahidji
  17. H. Fauzie Wartabone
  18. Alex Koniyo, B.A.
  19. H. Jootje Nento, S.H.
II. PPP - 5 kursi
  1. Ir. Sofyan Alhadar
  2. Abd. Djabar M. Bahua
  3. Murnijati Tanib, S.H., M.H.
  4. H. Faizal Hulukati, S.E.
  5. Alun Miu

III. PDIP - 3 kursi
  1. Ir. La Ode Haemudin, M.M.
  2. Pion Taliki
  3. Mohamad Kris Wartabone
IV. PBB - 3 kursi
  1. Ir. Mikson Yapanto
  2. Ir. H. Hamid Kuna
  3. Drs. Sarwan Laduhu
V. PAN - 2 kursi
  1. H. Abullah A. Kariem
  2. H. Abdullah Melu Otolomo
VI. PBR - 1 kursi
  • Laksma TNI (Purn) H. A.R. Katilie, S.E.
VII. PKB - 1 kursi
  • Octavianty R. Nusi, S.Sos, M.M.
VIII. PKS - 1 kursi
  • Jasin Usman Dilo,A.Md.
Catatan:
H. = Haji
Sumber:  JulianurCom 2004.

Menikmati Birunya Laut dan Putihnya
Pasir di Teluk Tomini
Sabtu, 30 Agustus 2003
Gorontalo–Kompas–SIANG itu, pertengahan Agustus 2003 lalu, Kompas menyusuri sebagian pesisir Teluk Tomini, pantai selatan Kota Gorontalo. Angin yang bertiup kencang membuat nyiur di sepanjang pantai melambai-lambaikan daunnya. Sesekali, air laut, yang berwarna biru kelam beriak, mengempaskan ombak ke tepi dan kemudian pergi, membawa serta butiran-butiran pasir putih. Selebihnya sunyi. Hanya terdengar debur ombak dan sesekali suara burung-burung laut.

PADA bagian mana pun kita berdiri di pesisir Teluk Tomini, sejauh mata memandang, hanya biru laut dan hamparan pasir putih yang terlihat. Di beberapa bagian terdapat rumah-rumah penduduk dan sedikit rumah tempat peristirahatan.

Ada pula beberapa rumah makan yang menyediakan menu khas pesisir, yakni makanan laut. Di sebuah rumah makan, misalnya, segala jenis ikan, cumi, dan udang serta sayur-sayuran khas Gorontalo, menjadi menu favorit.

Semua hasil laut itu tentu saja berasal dari kedalaman laut Teluk Tomini. Sebut saja seperti udang windu, kerapu tikus, teripang pasir, rumput laut, kepiting bakau, ikan tuna, dan beragam lainnya. Memang tidak sekadar indah, Teluk Tomini yang dilalui lintasan garis khatulistiwa menyimpan sangat banyak kekayaan laut. Menurut dugaan, setidak-tidaknya dipercaya banyak orang, teluk ini memiliki keragaman hayati terlengkap di dunia. Bahkan, salah satu badan dunia, yakni Unesco, telah menetapkan Teluk Tomini sebagai salah satu kekayaan dunia yang patut dilindungi.

Tidak salah agaknya, dengan alasan ini Pemerintah Provinsi Gorontalo menjadikan Teluk Tomini sebagai etalase perikanan dan kelautan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Pada program etalase ini akan dikembangkan 10 model yang terkait dengan pengembangan, penelitian, dan pemanfaatan sumber daya laut serta semua yang terkait, seperti pulau-pulau, desa nelayan, industri perikanan, dan lainnya. Salah satu dari model tersebut adalah model konservasi dan wisata bahari.

Menurut Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, model konservasi ini dikembangkan sebagai bagian dari visi dan misi pengembangan kelautan yang berkelanjutan. Artinya, pada sebuah kawasan konservasi tidak dibenarkan melakukan kegiatan pemanfaatan kecuali untuk kebutuhan penelitian, pendidikan, wisata terbatas, pengawetan, dan pelestarian.

"Pengembangan pariwisata bahari di daerah ini akan dimulai dengan membuat paket-paket terpadu. Langkah pertama yang dibutuhkan untuk mengembangkan paket- paket wisata terpadu adalah mengidentifikasi segmen-segmen pasar dari pariwisata yang akan dikembangkan," ujar Fadel. Ditambahkan, selain paket- paket konvensional, diusahakan pula membuat paket-paket wisata yang spesifik dan eksklusif untuk kawasan perairan Gorontalo. Keunikan dan keeksklusifan ini merupakan nilai tambah yang dapat menarik pengunjung baik dalam jumlah peserta, jumlah hari kunjungan, dan jumlah pengeluaran.

Sebenarnya, terlepas dari model konservasi dan wisata bahari, model-model lainnya dari program etalase ini secara tidak langsung dapat menjadi obyek yang menarik minat wisatawan. Sebut saja model pengembangan desa nelayan yang akan diarahkan pada dua kategori, yakni desa nelayan tangkap dan desa nelayan budidaya.

Pada perikanan tangkap tuna, tongkol, dan layang, misalnya, pemeliharaan tradisi keterikatan dengan laut yang dimiliki suku Bajo akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Model lain yang juga mendukung pengembangan kepariwisataan bahari adalah model pengembangan kota pantai dan model pengembangan pulau-pulau kecil.

SECARA geografis, Provinsi Gorontalo diapit dua provinsi, yakni di sebelah barat berbatasan dengan Sulawesi Tengah (Sulteng) dan sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Gorontalo sendiri adalah wilayah pemekaran dari Sulut. Di sebelah selatan, Gorontalo berbatasan dengan Teluk Tomini.

Gorontalo memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 330 kilometer di pantai selatan atau Teluk Tomini. Sementara di pantai utara yang memiliki garis pantai sepanjang sekitar 230 kilometer, merupakan perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang kaya akan potensi ikan pelagis.

Kedua wilayah perairan ini memiliki sumber daya alam kelautan dan perikanan yang cukup melimpah dan beraneka ragam. Sebagian dapat diperbarui, sebagian lagi tidak dapat diperbarui. Sebagai gambaran, untuk potensi perikanan saja, terdapat potensi lestari sebesar 82.200 ton per tahun. Di samping itu, masih juga ada lahan budidaya seluas 14.175 hektar. Lingkungan laut dan pesisir Gorontalo juga menyimpan potensi bagi pengembangan jasa-jasa kelautan.

Melihat angka-angka ini, jelas wilayah pesisir dan laut memiliki arti yang sangat penting dan strategis bagi Provinsi Gorontalo. Tentu saja, ini juga berarti bahwa pengembangan pariwisata bahari di daerah ini sangat memungkinkan.

Beberapa potensi wisata bahari yang ada di daerah ini adalah Taman Laut Pulau Bitila di Desa Panta, Kecamatan Paguat, dan Taman laut Pulau Limba. Di sini wisatawan dapat melakukan berbagai kegiatan seperti menyelam (diving), snorkeling, dan memancing (fishing). Sementara di Pantai Boalemo Indah dan Pantai Impian Bumbulan Indah, kegiatan wisata yang dapat dilakukan adalah ski air, sepeda air, voli pantai, dan sebagainya.

Untuk yang senang dengan pendidikan dan penelitian serta budaya, beberapa tempat berikut mungkin dapat jadi pilihan. Sebut saja Perkampungan Suku Minahasa di Kecamatan Paguat, Perkampungan Suku Sangihe Talaud di Desa Karegetan, Kecamatan Paguat, dan Desa Londoun, Kecamatan Popayato. Selain itu, ada perkampungan suku Bajo di Desa Torosiaje, Kecamatan Popayato, dan Desa Bajo di Kecamatan Tilamuta. Juga ada Cagar Alam Panua di Desa Libuo, Kecamatan Paguat.

Tentu saja, untuk menunjang semua kegiatan kepariwisataan ini, pemerintah masih perlu melakukan dan membenahi banyak hal. Ini misalnya dengan melengkapi sarana dan fasilitas yang menunjang kepariwisataan seperti hotel, restoran, akses jalan, dan sebagainya. Selain itu, tentu saja menyiapkan masyarakat, khususnya dalam peningkatan sumber daya manusia. Yang lebih penting juga adalah melibatkan masyarakat lokal dalam berbagai kegiatan. Ini penting, mengingat kekayaan dan potensi besar Gorontalo berada di laut. (Reny Sri Ayu Taslim)